Dinilai Langgar Perda KBU, Gubernur Jabar Minta Proyek Pramestha Resort Town Dihentikan


0


Sebuah bukit tampak dalam kondisi rusak karena tengah dilakukan pematangan tanah, bukit yang asalnya hijau, kini sudah mulai terkikis dan sudah tampak tanah yang dikeruk menggunakan alat berat, sejumlah besi yang dipasang untuk pembangunan perumahan.

Dinilai Langgar Perda KBU, Gubernur Jabar Minta Proyek Pramestha Resort Town Dihentikan

Hasanah.id– Gubernur
Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Bupati Bandung Barat Aa Umbara menghentikan  proyek pembangunan perumahan di Pramestha
Resort Town, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebab
dinilai melanggar aturan.

Intruksi pemberhentian proyek tersebut diluncurkan melalui
surat tertanggal 31 Desember 2019 kepada Bupati Bandung Barat, Aa Umbara
Sutisna agar segera melakukan tindakan penghentian sementara pembangunan
perumahan Pramestha Resort Town yang berada di Kawasan Bandung Utara (KBU)
terindikasi melakukan sejumlah pelanggaran.

Dalam surat itu disebutkan, Pemprov Jabar mencatat ada empat
pelanggaran yang dilakukan oleh PT Lembang Permata Recreation Estate dalam proyek
pembangunan perumahan itu. Pertama, proyek pembangunan itu tidak dilengkapi
rekomendasi gubernur sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Nomor 2 tahun 2016
tentang Pedoman Pengendalian KBU Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

Kedua, pembangunan itu terindikasi melakukan pelanggaran
teknis yang melabrak arahan zonasi sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2016. Kegiatan
pembangunan Pramestha Resort Town dinilai berada di zona KBU yang dilarang
untuk dilakukan pembangunan perumahan baru pada lokasi garis kontur di atas
1000 mdpl. Selain berada di zona yang dilarang, proyek perumahan itu juga
berada pada lahan dengan kemiringan lereng di atas 30 persen.

Ketiga, izin pemanfaatan ruang KBU tidak berdasarkan
Rekomendasi Gubernur, maka keputusan izin dinyatakan batal demi hukum. Hal itu
tertuang dalam ketentuan Perda No 2 Tahun 2016 Bab XV Pasal 56.

Keempat, adanya kegiatan pengupasan tebing pada lokasi Pramestha
Resort Town yang berpotensi menimbulkan bencana longsor atau erosi.

Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Bina Marga Provinsi
Jawa Barat, Bobby Subroto mengatakan, pihak Pemprov sudah mengingatkan agar
pengembang tidak mengupas lahan hijau seluruhnya.

“Saya sudah sampaikan kepada pengembangnya untuk
melakukan penanaman pohon & penataan saluran air, untuk mengamankan
lingkungan sekitarnya karena musim hujan saat ini,” kata Bobby, saat
dihubungi Senin (13/1/2020).

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) KBB, Ade Zakir menyebutkan, dari catatannya, izin
perumahan Pramestha Resort Town diterbitkan sejak tahun 2009. Menurutnya,
Gubernur pada masa itu juga sudah mengeluarkan rekomendasinya.

“Tapi soal surat pemberhentian sementara dari Gubernur
saya gak bisa komen karena saya sendiri belum lihat suratnya,” paparnya.

Menurut Ade, secara administratif, izin pembangunan
perumahan di Pramestha Resort Town sudah lengkap. Jika ada pelanggaran, kata
dia terletak pada wilayah teknis pembangunan.

“Izinnya dulu, soal pendirian perumahan dan wisata.
Cuman saya gak tahu surat dari Provinsinya, pelanggarannya yang mana saya gak
tau. Belum bisa komen,” tandasnya.

Sementara Corporate Communications Pramestha Resort Town,
Syarif Alqdri mengklaim, semua perizinan pembangunan perumahan milik
perusahannya sudah ditempuh.

“Ini baru sebatas bocoran, tapi untuk semua perizinan
Alhamdulillah sudah ada semua, bahkan rekomendasi dari Gubernur sebelumnya
(Danny Setiawan) sudah ada, keluarnya tahun 2009,” ujarnya saat dihubungi
melalui sambungan telepon, Senin (13/1/2020).

Namun hingga saat ini, kata Syarif, pihaknya masih menunggu
intruksi dari Bupati Aa Umbara. Dikatakannya, pihaknya juga sudah
memperlihatkan semua dokumen perizinan tersebut, baik ke DPRD KBB maupun ke
Pemprov Jabar. Namun terkait surat itu, baru sebatas permintaan dari gubernur
ke bupati.

“Yang jelas semua perizinan kami punya, kami gak
mungkin melakukan pembangunan tanpa adanya izin terlebih dahulu,” tegas
Syarif.

Disinggung terkait pihaknya melakukan pembangunan di Kawasan
Bandung Utara (KBU) yang masuk zona merah pembangunan, Syarif mengatakan, hal
tersebut juga dilakukan karena pihaknya sudah memiliki perizinannya.

“Kalau dibilang kami merusak alam, alam yang mana yang
kami rusak. Dulu tahun 2009 itu lahan ini masih tandus tidak ada pohon, tapi
sampai sekarang kami sudah menanam 1300 pohon,” sebutnya.

Sementara terkait adanya pembangunan rumah yang saat ini,
pihaknya mengakui memang pasti ada lahan yang rusak, tetapi nantinya lahan tersebut
akan kembali diperbaiki.

Ia mengatakan, lahan tersebut nantinya akan dibangun
sebanyak 200 unit dengan luas lahan sekitar 4 hektare dan hal tersebut Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) pun sudah keluar.

Saat ini, meski sudah ada surat pemberhentian tetapi ada
pekerja yang masih beraktivitas di dalam area proyek. Saat ini pembangunan
tersebut sudah pada tahap pembangunan pondasi di lahan miring.

Di sekitar lokasi proyek, sebuah bukit tampak dalam kondisi
rusak karena tengah dilakukan pematangan tanah. Bukit yang asalnya hijau, kini
sudah mulai terkikis dan sudah tampak tanah yang dikeruk menggunakan alat
berat. Disana juga sudah ada sejumlah besi yang dipasang untuk pembangunan
perumahan.





Lanjut Baca


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
infopolitik

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *