Diduga Tidak Transparan Mengelola Anggaran, Kades Panundaan Didesak Mundur – Jabar Ekspres Online


0


CIWIDEY – Asep Ma’mun Kepala Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, diduga tidak transparan dalam mengelola anggaran pemerintahan Desa, hal itu memicu munculnya mosi tidak percaya dari masyarakat.

Kekecewaan warga dan tokoh masyarakat atas tindakan Kades tersebut terjadi sejak beberapa bulan yang lalu. Sehingga, mengundang beberapa tokoh masyarakat, Agama dan seluruh Ketua RW mengguruduk dan menduduki kantor Desa Panundaan, Senin (13/1). Mereka menggelar audensi dan menuntut sang Kades untuk mundur dari jabatannya. Sebab, hampir seluruh warga sudah menyatakan mosi tidak percaya atas kinerjanya.

Salah seorang warga yang juga Ketua RW Dedi Supardi mengatakan, kedatangannya bersama para ketua RW lain dan warga bertujuan mendesak Pemkab Bandung untuk segera menyelesaikan permasalahan di Desa Panundaan. ”Kalau tidak segera diselesaikan, masyarakat sudah menyatakan ingin turun ke jalan untuk menuntut kades turun,” katanya saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Desa.

Menurut Dedi, tuntutan tersebut disampaikan oleh warga karena mereka sudah kesal dengan ulah Ma’mun yang dituding menyelewengkan anggaran desa. Hal itu pun dilansir sudah menjadi temuan Inspektorat Kabupaten Bandung dalam pemeriksaan beberapa waktu lalu.

Dedi mengaku tidak tahu persis berapa besaran anggaran yang diduga diselewengkan oleh Ma’mun. Namun yang jelas anggaran yang diselewengkan adalah sejumlah alokasi dana untuk setiap RW yang kenyataannya tidak sampai ke masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BPD Panundaan Asep Tantan mengatakan, pihaknya akan mewadahi aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut. ”Kami juga sudah melaporkan aduan masyarakat soal dugaaan penyelewengan anggaran ke inspektorat,”jelasnya.

Tantan menjelaskan, dengan adanya hal tersebut, pihaknya akan segera menghadap kembali ke inspektorat dan dinas terkait di Pemkab Bandung untuk mempertanyakan hasil pemeriksaan yang sudah berjalan. Sedangkan terkait desakan masyarakat yang meminta Ma’mun untuk mundur, pihaknya hanya bisa mendorong Pemkab Bandung untuk segera memberhentikan Ma’mun.

”Kalau desakan masyarakat untuk menurunkan Kades, harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak bisa begitu saja, soalnya tidak ada aturan yang bisa membuat kepala desa diberhentikan hanya karena adanya surat mosi tidak percaya dari masyarakat,” tegasnya.

Tantan mengatakan, hal itu hanya sebagai tambahan tenaga untuk mendorong saja. ”Jadi kami juga tidak bisa membuat surat permohonan kepada camat atau bupati untuk memberhentikan kades,” akunya.

Sementara itu tokoh masyarakat Desa Panundaan H. Emte mengatakan, mosi tidak percaya terhadap Ma’mun sebenarnya terjadi sejak awal ia menjabat sebagai kades di periode pertama. ”Satu tahun berjalan dengan baik, tetapi di tengah perjalanan ada permasalahan,” jelasnya.

Setelah sempat beberapa kali diredam, Emte mengaku bahwa gejolak di masyarakat semakin menguat beberapa waktu terakhir. Hal itu berujung pada munculnya surat mosi tidak percaya terhadap Ma’mun yang ditandatangani oleh 6.214 warga di 21 RW Desa Panundaan.

Emte menambahkan, dirinya bersama sejumlah tokoh masyarakat lain, sudah menyampaikan surat mosi tidak percaya terhadap Ma’mun itu kepada Bupati Bandung Dadang M. Naser. ”Tujuannya adalah agar bupati tahu persis bahwa desakan masyarakat saat ini sudah bukan sekedar katanya-katanya,” akunya.

Sementara itu Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung Nanang Witarsa mengatakan, polemik di Desa Panundaan merupakan semangat kontrol yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun hal itu seharusnya dibarengi dengan pemahaman terhadap aturan yang berlaku.

Menurut Nanang, masyarakat seharusnya menunggu hasil pemeriksaan dari inspektorat sebelum mendesak Ma’mun untuk mundur atau diberhentikan. Soalnya surat mosi tidak percaya bukanlah alasan yang bisa membuat seorang kepala desa diberhentikan.

”Kepala Desa Panundaan Asep Ma’mun sendiri sudah menyampaikan laporan terkait hal ini kepada kami. Apdesi sebagai wadah yang menaungi kepala desa, tentunya akan menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan dan konsultasi serta advokasi,” pungkasnya.(rus)



Lanjut Baca


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
infopolitik

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *