JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid mengingatkan peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pemilu 2024 sangat vital dan menentukan.

“Jadi begini, di tengah pertarungan partai politik ataupun pendukung Capres berebut elektabilitas, maka harus ada kontrol yang kuat agar tidak membahayakan negara kita. Nah itulah Bawaslu harus kuat menjalankan fungsinya,” ujar Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Habib Syakur mengingatkan, ketika kontestasi pemilu berlangsung, baik Pileg maupun Pilpres, maka semua kontestan hanya fokus mengejar elektabilitas. Bahkan menghalalkan segala cara agar menang dalam pemilu.

Sementara di sisi lain, jelas Habib Syakur, ada juga kelompok penunggang gelap, dalam hal ini para pendukung khilafah dan pelaku politisasi identitas yang menyusup untuk manfaatkan momentum agar kepentingannya tercapai.

“Nah inilah bahayanya. Kalau Bawaslu tidak jeli melihat ini bisa bahaya negara kita. Bukan hanya pembelahan dan perang sesama anak bangsa, tapi negara bisa terancam,” tegas Habib Syakur.

Karena itu, ia menilai Bawaslu perlu menguatkan tekat dan komitmen agar Pemilu 2024 berjalan baik, dan tidak membawa ekses negatif dikemudian hari.

“Bawaslu perlu menggandeng kelompok sivil society, Bawaslu harus bekerjasama dengan civitas akademika, dan laboratorium Pancasila. Sebab saya melihat ekses negatif dari pemilu 2024 ini bahaya kalau tidak diantisipasi oleh lembaga pengawas. Ya itu Bawaslu,” papar Habib Syakur.

Lebih jauh ia menilai Bawaslu sebagai pengontrol harus kuat, dan harus mendapat dukungan yang penuh.

Dalam bekerja, Bawaslu harus berangkat dari asas Pancasila dan UUD 45 sebuah konsep yang utuh tentang bela negara dan bangsa.

“Ukuran yang harus dipegang ini harus jelas. Bahwa ukuran pelanggaran pemilu adalah Pancasila dan UUD 45. Ketika ada kampanye atau apa pun yang terlihat berlawanan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka tegaskan bahwa itu pelanggaran. Sebab jangan sampai ada penyusup dan penunggang gelap membawa paham radikalisme, khilafah, HTI dan sebagainya itu masuk dengan manfaatkan momen pemilu,” jelas Habib Syakur.

“Peradaban nusantara kita tak bisa ditukar dengan bangsa dan negara lain, tapi sekarang banyak yang munafik mendekati pejabat dan begitu dapat yang inginkan lalu pergi,” tuntas Habib Syakur.